admin
Pangandaran, suryapangandarannews.com – Masuknya sejumlah investasi besar dalam sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran disambut positif oleh Serikat Petani Pasundan (SPP). Namun, SPP menegaskan bahwa investasi yang hadir harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan malah menggusur mereka dari tanah yang telah digarap dan dihuni secara turun-temurun.
Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu anggota SPP, Arif Budiman di tengah memanasnya konflik agraria yang terjadi di kawasan wisata Pangandaran, khususnya terkait klaim lahan yang disebut-sebut sebagai milik perusahaan swasta Grand Pangandaran.
“Ini investasi yang masuk untuk pembangunan wisata di Pangandaran. Tapi kami ingin, investasi yang masuk dan iklim wisata yang dibangun itu, kemanfaatannya juga dirasakan oleh orang Pangandaran. Jangan hanya menguntungkan pemilik modal,” tegasnya saat diwawancarai Minggu (15/6/2025).
Menurutnya, banyak warga yang selama ini telah memanfaatkan dan mengelola tanah di kawasan tersebut secara aktif, baik untuk pertanian maupun aktivitas ekonomi lainnya. Mereka merasa memiliki ikatan historis dan sosial yang kuat terhadap tanah itu.
“Yang sudah ada di sini, yang sudah memanfaatkan tanah itu, mari kita saling jaga dan saling hormati. Jangan karena ada investasi besar, lalu masyarakat yang telah lama tinggal di sini dianggap tidak punya hak apa-apa. Ini menyangkut rasa keadilan,” ujarnya.
Arip Budiman juga menanggapi tudingan bahwa mereka telah menyerobot lahan milik pihak Grand Pangandaran. Ia menilai tuduhan tersebut harus diselesaikan lewat jalur hukum, bukan dengan intimidasi atau tindakan kekerasan.
“Kalau memang kami dari SPP dianggap menduduki tanah tanpa hak, silakan proses secara hukum. Kita beradu argumen di pengadilan. Kalau memang penyerobotan, buktikan secara hukum. Jangan ada kekerasan. Jangan main intimidasi di lapangan,” ucapnya menegaskan.
Lebih lanjut, Arip menyampaikan bahwa mereka tidak menolak pembangunan dan kemajuan sektor pariwisata di Pangandaran. Bahkan, mereka turut mendorong suasana yang kondusif demi kenyamanan wisatawan. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak dan ruang hidup warga setempat.
“Kami sangat mendukung iklim wisata yang ada di Pangandaran. Kami juga mendukung investasi yang masuk, tapi dengan catatan: jangan sampai investasi itu menggusur hak-hak warga Pangandaran. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tambahnya.
Arip Budiman juga mengajak semua pelaku wisata, investor, dan pihak pemerintah untuk duduk bersama menyelesaikan konflik secara bermartabat dan adil. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya berpihak pada investor, tetapi juga melindungi warga yang selama ini menjadi bagian dari pengelolaan kawasan.
Konflik antara warga dan pihak pengembang di kawasan wisata Pangandaran menjadi perhatian publik setelah beberapa kejadian ketegangan terjadi di lapangan, termasuk laporan intimidasi dan tindakan pemagaran lahan oleh pihak tertentu. Warga berharap tidak ada kekerasan lanjutan dan semua pihak menempuh jalur hukum yang adil.
Sebagai informasi, kawasan wisata Pangandaran telah menjadi target investasi sejak ditetapkan sebagai salah satu destinasi unggulan Jawa Barat. Namun, proses alih fungsi lahan dan klaim kepemilikan sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat adat, petani penggarap, dan pemodal besar. (Hrs)
