admin
Pangandaran, Surya Pangandaran News – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan penolakannya terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah perairan Pananjung. Penolakan tersebut ia sampaikan karena aktivitas KJA dinilai mengancam kawasan konservasi dan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan serta sektor wisata di daerah tersebut.
Menurut Jeje, kawasan Pananjung telah ditetapkan sebagai zona konservasi oleh pemerintah, dengan status sebagai daerah inti dan konservasi terbatas. Wilayah ini juga merupakan jalur aktivitas wisata air dan nelayan tradisional, yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Pangandaran.
“Saya menolak gaya-gayaan atau perbedaan pendapat yang tidak berdasarkan kajian dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Pananjung itu wilayah konservasi yang harus dilindungi,” ujar Jeje dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan KJA yang tidak melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan tanpa mendengar aspirasi masyarakat merupakan langkah yang keliru. Jeje menilai aktivitas semacam itu dapat merusak terumbu karang, mengganggu jalur perahu wisata dan nelayan, serta menurunkan nilai ekowisata laut yang menjadi daya tarik utama Pangandaran.
“Kabupaten Pangandaran baru berusia 13 tahun, tapi pertumbuhan ekonominya cukup tinggi karena ditopang oleh sektor pariwisata. Kalau wisatawan datang 4 juta orang dalam setahun dan belanja rata-rata seratus ribu rupiah, itu sudah ratusan miliar uang yang berputar,” jelasnya.
Jeje menambahkan bahwa dirinya tengah mengumpulkan berbagai dokumen dan dasar hukum mengenai status konservasi wilayah tersebut. Ia berencana membawa persoalan ini ke tingkat provinsi maupun pusat.
“Saya akan menemui Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau perlu, saya akan gugat ke pengadilan terkait izin yang dikeluarkan,” tegasnya.
Meski bersikap keras, Jeje tetap mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang dapat memicu konflik. Ia meminta warga agar mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada dirinya dan tokoh masyarakat lainnya seperti Susi Pudjiastuti.
“Saya sudah sampaikan ke masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merugikan. Jangan rusak atau ribut. Percayakan kepada saya dan Bu Susi untuk memperjuangkan ini secara resmi,” katanya.
Sebagai penutup, Jeje juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif menghadapi persoalan ini.
“Saya minta Pemda jangan diam. Ini menyangkut masa depan daerah kita. Kita harus sama-sama menjaga Pangandaran sebagai kawasan wisata dan perikanan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dalam dua hari ke depan, Jeje berencana mempublikasikan hasil kajian dokumen konservasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap perlindungan kawasan pesisir Pangandaran. (Haris)
